Implementasi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi dalam Pendidikan Karakter

Supervisi dan monitoring tidak bisa dipisahkan, yaitu sama-sama untuk   memberikan   solusi   ketika   terjadi   permasalahan  di lapangan.  Keuntungan  atau  tujuan  khusus  supervisi  adalah untuk memberikan solusi, sedangkan monitoring untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk tujuan tertentu, supervisi, monitoring, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama.     Dalam kerangka pelaksanaan supervisi  dan  monitoring  program  dan  kegiatan pendidikan karakter, dapat dikembangkan berbagai macam instrumen sesuai dengan tujuan supervisi dan monitoring. 

Langkah-langkah utama yang perlu ditempuh dalam supervisi dan monitoring pelaksanaan program pendidikan karakter ini antara lain: 

1)  Pengembangan instrumen, 

2)  Evaluasi diri oleh sekolah, 

3)  Verifikasi   dan   klarifikasi   oleh   petugas   supervisi   dan monitoring, 

4)  Melaksanakan  observasi  lapangan  tentang pelaksanaan pendidikan karakter, 

5)  Mendiskusikan temuan dan permasalahan di lapangan, dan 

6)  Memberikan jalan keluar atau mengatasi permasalahan. 

Kegiatan supervisi dan monitoring dapat dilakukan oleh internal sekolah seperti kepala sekolah atau penanggungjawab kegiatan, sedangkan dari luar sekolah dapat dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait (pemerintah daerah, pemerintah, komite sekolah) dan orang tua peserta didik serta masyarakat.

Read More

Bentuk negara dan Susunan negara

Mengacu pada literatur hukum dan politik, pengertian bentuk negara itu berkaitan  dengan  dua  pilihan,  yaitu  bentuk  negara  kerajaan  (monarki)  dan republik. Dalam negara monarki pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam negara republik tidak didasarkan  atas  pertalian  atau  hubungan  darah.  Di  berbagai  kerajaan,  kepala negara disebut dengan berbagai macam sebutan dan mekanisme pergantian kepala negara berdasarkan keturunan itu juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di Inggris dan di Belanda, yang diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pewaris tahta kerajaan, sehingga jabatan kepala negara dapat dipegang oleh raja (King) atau ratu (Queen). Sekarang kepala negara Inggris adalah Ratu Elisabeth, sedangkan Putera Mahkotanya adalah Pangeran Charles, yang kelak akan menjadi raja pengganti Ratu Elisabeth. Kerajaan Belanda juga demikian. Kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Keduanya tunduk pada aturan Undang-Undang Dasar. Di Jepang lain lagi. Kepala negara biasanya disebut raja atau kaisar dan selalu laki-laki. Yang dapat diangkat menjadi kaisar adalah putera laki-laki tertua. Hal ini tegas diatur dalam UUD Jepang bahwa yang berhak mewarisi tahta kaisar hanya putera laki-laki. Oleh karena itu sekarang timbul masalah besar. Kaisar Akihito yang berkuasa sekarang ini tidak memiliki anak laki- laki, sehingga pernah timbul keinginan untuk mengadakan perubahan atas ketentuan Undang-Undang Dasar untuk memungkinkan anak perempuan dapat menerima warisan tahta kerajaan. Thailand juga dipimpin oleh raja yang diangkat secara turun temurun. Kepala negara Brunai Darussalam yang disebut sultan juga diangkat secara turun temurun. Sementara itu, Kerajaan Malaysia yang berbentuk federal menerapkan variasi yang agak berbeda dalam cara pergantian raja. Kepala negara disebut yang dipertuan agong yang berasal dari antara para raja atau sultan dari negara-negara bagian yang membentuk dewan raja-raja. Yang Dipertuan Agong ditentukan secara bergiliran di antara anggota para raja atau sultan dalam Dewan Raja-Raja itu.

Berbeda dari negara kerajaan, kepala negara republik biasanya disebut presiden,  atau  ketua  seperti  di  Republik  Rakyat  Cina,  atau  dengan  istilah  lain sesuai dengan bahasa setempat yang berlaku. Kepala negara republik tidak ditentukan berdasar keturunan. Di negara yang demokratis pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat. Di negara-negara yang tidak demokratis, pengangkatan kepala negara dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya kudeta atau penunjukkan langsung oleh kepala negara republik dan tidak ditentukan berdasar garis keturunan darah atau pewarisan (Jimly Assiddiqie,2007: 282)

Bangunan atau susunan negara dapat ditinjau dari susunan unsur-unsur yang ada dalam negara yang mencakup susunan masyarakatnya, susunan wilayahnya, dan susunan pemerintahannya.

Read More