Hak-hak politik pada hakikatnya memiliki sifat
melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup
mengatur peranan pemerintah melalui
perundang-undangan agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat
tidak melampaui batas-batas tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan
hak-hak ekonomi. Untuk melaksanakannya tidak
cukup membuat undang-undang, akan tetapi pemerintah
harus secara aktif menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur
kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga
tercipta iklim di mana hak-hak ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, betul-betul
dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah
untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang luas dalam banyak aspek
kehidupan masyarakat dengan segala konsekuensinya.
Harus
disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi bagi banyak negara merupakan tugas yang sukar
diselenggarakan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam perjanjian kak- hak ekonomi ditentukan bahwa setiap negara yang mengikat
diri cukup memberi laporan kepada PBB mengenai kemajuan yang telah dicapai.
Pada hakikatnya, perjanjian ini hanya menetapkan
kewajiban bagi negara-negara yang bersangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk
mengadakan pengawasan secara efektif. Sebaliknya, hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif,
pemikiran ini tercermin dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik. Sehubungan dengan hal itu, disepakati
berdirinya suatu panitia hak-hak asasi (Human Rights Committee) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari
suatu negara terhadap negara lain dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam perjanjian itu. Disamping
perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik juga disusun
Optional Protocol yang menetapkan bahwa panitia hak-hak asasi juga dapat menerima pengaduan dari perseorangan terhadap negara
yang telah menandatangani Optional Protocol itu jika terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian hak-hak sipil dan politik.
Sebagai
ilustrasi berikut ini akan disajikan
beberapa contoh hak asasi yang tercantum dalam
perjanjian hak-hak sipil dan politik dan perjanjian hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya. Kedua naskah
tersebut dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin
dianggap sebagai dasar dari semua macam hak asasi, yakni “Semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka secara bebas
menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar
perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan budaya”. Hak-hak sipil dan politik mencakup antara lain
hak atas hidup (pasal6), hak atas kebebasan dan keamanan dirinya (pasal
9), hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan
(pasal 14), hak atas kebebasan berpikir dan beragama (pasal
18), hak untuk mempunyai
pendapat tanpa mengalami gangguan (pasal 19), hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pasal 21), dan hak untuk berserikat (pasal 22). Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup antara lain
hak atas pekerjaan (pasal 6), hak untuk membentuk serikat sekerja (pasal 8), hak atas pensiun (pasal 9), hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi
dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak
(pasal 11), dan hak atas pendidikan (pasal 13).
