Dalam berbagai literatur hukum di
Indonesia, biasanya cara memperoleh
status
kewarganegaraan
hanya digambarkan terdiri atas dua acara, yaitu status kewarganegaraandengan
kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan cara pewarganegaraan atau
naturalisasi (naturlalization). Akan tetapi, disamping itu, ada tiga cara
perolehan kewarganegaraan,
yaitu citizenship by birth, ctizenship by naturalization, dan citizenship by
registration. Namun demikian, jika dirinci lebih lanjut, sebenarnya cara untuk memperoleh
status
kewarganegaraanyang
dipraktikan di berbagai negara lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat
dirumuskan bahwa dalam praktik, memang dapat dirumuskan adanya 5 (lima)
prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan,
yaitu: Citizenship by birth; Citizenship by descent; Citizenship by
naturalisation; Citizenship by registration; Citizenship by incoporation of
territory (Asshiddiqie, 2006).
Pertama, citizenship by birth adalah
pewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di
wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas
yang dianut di sini adalah asas ius soli, yaitu tempat kelahiranlah yang
menentukan kewarganegaraan
seseorang. Namun, dalam praktik, hal ini juga tidak bersifat mutlak. Misalnya,
di Inggris,
sebelumnya berlaku prinsip bahwa
“subject to minor exceptions, birth in the
United Kingdom confered British natioanlly”. Sekarang ketentuan ini diperketat
dengan ketentuan bahwa “Birth in the United Kingdom provided that one parent at
the time of birth a british citizen or was settled in the United
Kingdom”. Meskipun demikian, seseorang yang lahir di Inggris, masih dapat memperoleh
kesempatan menjadi warga negara Inggris, apabila kelak salah satu orang tuanya
di kemudian hari mendapatkan kewarganegaraan
Inggris atau apabila yang bersangkutan telah hidup menetapkan di Inggris selama
lebih dari sepuluh tahun.
Kedua, citizen by descent adalah kewarganegaraan
berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir diluar wilayah suatu negara
dianggap sebagai warga negara karena keturunan, apabila pada waktu yang
bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara
tersebut. Asas yang dipakai di sini adalah ius sanguinis, dan hukum kewarganegaraan
Indonesia pada pokoknya menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah. Ketentuan
serupa ini juga dianut di Inggris berdasarkan citizenship act of 1948 yang
mengizinkan “the acqusition of citizenship by descent only
through the father”. Sekarang ketentuan ini lebih diperketat yaitu
dengan membatasinya hanya untuk garis keturunan satu generasi saja. Dengan
perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hukum kewarganegaraan
Inggris sesudah berlakunya citizenship act of 1981 menganut sistem kewarganegaraan
melalui kelahiran (by birth) dan juga melalui garis keturanan (by descent).
Ketiga, citizenship by naturalization
merupakan pewarganegaraan orang asing yang atas
kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan
untuk menjadi warga negara dengan memenuhi
segala persyaratan yang ditentukan untuk itu. Keempat,
citizenship by regristration merupakan pewarganegaraan bagi mereka yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur
administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode
naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya, seorang wanita asing yang menikah
dengan pria berkewarganegaraan
Indonesia, haruslah dipandang mempunyai kasus yang berbeda dari seseorang yang
secara sadar dan atas kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia
dengan naturalisasi. Untuk kasus seperti ini
dapat saja ditentukan dengan undang-undang bahwa
proses pewarganegaraan tidak harus melalui prosedur naturalisasi, melainkan
cukup melalui proses registrasi. Dapat pula terjadi, seorang anak dari ayah
asing dan ibu berkewarganegaraan
Indonesia, setelah dewasa memilih kewarganegaraan
Indonesia, maka proses pewarganegaraannya cukup dilakukan melalui prosedur
administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan.
Di Inggris, misalnya, menteri dalam
negeri (home secretary) diberi kewenangan “to registrer minors as british
citizens by section 3 which spells out particular requrements to be satisfied
in spesific types of application”. Seorang yang dianggap
mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
melalui
pendaftaran adalah:
British Dependent Territories; Britisht Overseas
Citizens; Britisht Subjects; dan British Protected Persons yang memenuhi
persyaratan tinggal (residence requirements) menurut ketentuan Section 4 Act of
1981. Pendaftaran juga dimungkinkan bagi mereka yang terkait dengan ketentuan
peralihan UU Tahun 1981 (Act of 1981) yang sejak dulunya seharusnya sudah
terdaftar sebagai warga negara Inggris, yaitu: by virtue of residence (section
7); dalam hal wanita yang kawin dengan
warga negara Inggris (section 8); dan dengan
pendaftaran di konsulat Inggris di luar negeri (section 9).
Kelima, citizenship by incoporporation
of territory yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah
negara. Misalnya, ketika Timor Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia,
maka proses pewarganegaraan warga Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur
yang khusus ini. Sebenarnya, secara teknis, metode terakhir ini dapat juga
disebut sebagai variasi metode pewarganegaraan bedasarkan pendaftaran atau
citizenship by registration seperti yang telah diuraikan di atas.
Bagaimana seseorang
dapat kehilangan kewarganegaraannya?
Pasal 23
- UU No. 12 Tahun 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
- memperoleh kewarganegaraanlain atas kemauannya sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
