Pelanggaran hak-hak asasi manusia/ kejahatan kemanusiaan

Kejahatan   terhadap  kemanusiaan  berupa   dapat   berupa   pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan  kemerdekaan  fisik  lain  secara  sewenang-wenang  yang  melanggar ketentuan   pokok   hukum   internasional,   penyiksaan,   perkosaan,   perbudakan seksual,   pelacuran   secara   paksa,   pemaksaan   kehamilan,   pemandulan   atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut   hukum   internasional,   penghilangan   seseorang   secara   paksa,   serta kejahatan apartheid.

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak-hak asasi manusia  yang  berat  tersebut  di  atas  oleh  Pengadilan  HAM  tidak  berlaku  bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000. Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang. Lima orang tersebut terdiri atas dua orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).

ARTIKEL LAINNYA