PENGERTIAN DEMOKRATISASI DAN KARAKTERISTISTIK DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi  pada setiap  kegiatan politik  kenegaraan.  Tujuannya  adalah terbentuknya   kehidupan   politik   yang   bercirikan   demokrasi.   Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis (Winarno, 2007:97). Proses demokratisasi ini menurut Huntingthon (2001) harus melalui tiga tahap, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.

Bagaimanakah karakteristik proses demokratisasi tersebut? Maswadi Rauf (1997) mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut:

1.  Demokratisasi berlangsung secara evolusioner, artinya berlangsung dalam waktu yang lama, berjalan secara perlahan, bertahan, dan bagian demi bagian. Karenanya, mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin dan segera selesai.

2.  Proses perubahan secara persuasif, bukan koersif, artinya demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan, melainkan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Karena itu, sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukanlah cara yang demokratis.

3. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai, artinya ia berlangsung terus menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi.

Demokratisasi, juga merupakan proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintah tersebut akan sulit ditegakkan.

Beberapa ahli mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh  Miriam  Budiardjo  (1990)  mengemukakan  delapan  nilai-nilai  demokrasi, yaitu sebagai berikut:

1.   Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela

2.   Menjamin  terjadinya  perubahan  secara  damai  dalam  suatu  masyarakat yang selalu berubah

3.   Pergantian penguasa dengan teratur

4.   Penggunaan paksaan sesedikit mungkin

5.   Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

6.   Menegakkan keadilan

7.   Memajukan ilmu pengetahuan

8.   Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (ICCE, 2005) yang menyebutkan adanya tujuh pandangan hidup demokratis sebagai berikut:

1.  Kesadaran akan pluralisme

2.  Prinsip musyawarah

3.  Adanya pertimbangan moral

4.  Permufakatan yang jujur dan adil

5.  Pemenuhan segi-segi ekonomi

6.  Kerjasama antarwarga

7.  Pandangan hidup demokratis sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan

Asykuri Ibn Chamim, dkk (2003) juga menguraikan nilai-nilai demokrasi yang  diperlukan  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis  sebagai berikut: kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai- nilai tersebut dijelaskan pada bagian berikut.

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang   wajib   dijamin   dengan   undang-undang   dalam   sebuah   sistem   politik demokratis (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Hak untuk menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintah tersebut.

Kebebasan  berkelompok.  Berkelompok  dalam  suatu  organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara (Dahl,

1971). Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok- kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Masyarakat primitif berkelompok dalam mencari makan dan perlindungan dari kejaran hewan liar maupun kelompok lain yang jahat. Dalam era modern, kebutuhan berkelompok ini tumbuh semakin kuat. Persoalan- persoalan   yang  muncul  di  tengah  masyarakat   yang  sedemikian  kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok, termasuk  membentuk  partai  politik  baru  maupun  mendukung  partai  politik apapun. Tidak ada lagi keharusan mengiktui ajakan dan intimidasi pemerintah. Tak ada lagi ketakutan untuk menyatakan afiliasinya ke dalam partai politik selain partai penguasa/pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan berkelompok.

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Beberapa jenis partisipasi menurut Patterson antara lain:

1.   Pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR, DPD, maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2.   Kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah

3.   Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah

4.   Mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  jabatan  publik  melalui  pemilihan sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku

Kesetaraan (egalitarisme) antar warga merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan ini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Heterogenitas  masyarakat  Indonesia  seringkali  mengundang masalah, khususnya bila terjadi miskomunikasi antar kelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik.

Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum,

karena  laki-laki  dan  perempuan memiliki  kodrat  yang sama  sebagai  makhluk sosial. Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

Kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan  yang berujung pada pembentukan pemerintahan. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari   rakyat   dan   bertanggung   jawab   kepada   rakyat.   Rasa   ketergantungan pemerintah kepada rakyat inilah yang kemudian menghasilkan makna akuntabilitas.  Politisi  yang  akuntabel  adalah  politisi  yang  menyadari  bahwa dirinya berasal dari rakyat. Oleh karena itu, ia wajib mengembalikan apa yang diperolehnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat memberi politisi mandat untuk menjabat dan sekaligus untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan bukan sekedar kepada diri sendiri atau kelompok.

Rasa percaya (trust) antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen. Kondisi ini sangat merugikan keseluruhan sistem sosial dan politik. Jika rasa percaya tidak ada, besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya, karema lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan  rasa  percaya.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  pemerintah  yang  terpilih secara demokratis pun bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya, sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat.

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat. Akan tetapi, kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok. Tanpa perbedaan pendapat, demokrasi tidak mungkin berkembang. Perbedaan pendapat ini dapat mendorong setiap kelompok untuk bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih

baik.

Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih berkualitas sangat diperlukan, sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok-kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain. Disamping itu diperlukan pula kompromi agar persaingan menjadi lebih bermanfaat, karena dengan kompromi itulah sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperhalus jadi bentuk kerjasama yang lebih baik.

Selain nilai-nilai demokrasi, untuk mewujudkan sistem politik demokrasi, juga  dibutuhkan  lembaga-lembaga  demokrasi  yang menopang sistem  politik tersebut. Siapakah lembaga-lembaga demokrasi itu? Miriam Budiardjo (1997) menyebutkan antara lain sebagai berikut:

1. pemerintahan yang bertanggung jawab. 
2. suatu dewan perwakilan rakyat yang memiliki golongan dan kepentingan dalam masyaraakt yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dua partai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

4.   Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, Winarno (2007:100) mengemukakan bahwa untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting yang mesti ada. Pertama, Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan   berbangsa   dan   bernegara   (disebut   kultur   politik);   dan   Kedua, Terbentuk dan berjalannya lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan (disebut struktur politik).

ARTIKEL LAINNYA