Orde baru dibawah pimpinan Soeharto pada awalnya dimaksudkan untuk
mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau balau setelah pemberontakan PKI
September 1965. Orde baru lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan demokrasi terpimpin pada masa orde lama.
Pada
awalnya, orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai
bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Atas dasar UU tersebut orde baru mengadakan pemilihan umum pertama. Pada
awalnya
rakyat
memang merasakan
peningkatan kondisi di berbagai
bidang kehidupan.
Setelah mengalami penderitaan sejak penjajahan, awal
kemerdekaan hingga
berakhirnya orde
lama. Namun demikian,
lama-kelamaan
program-program pemerintah
orde baru bukannya
diperuntukkan
bagi
kepentingan penguasa. Ambisi penguasa orde baru mulai merambah ke seluruh sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan orde baru menjadi
otoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secara demokratis.
Penafsiran pasal-pasal UUD 1945
tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang
tertuang
dalam UUD
tersebut, melainkan dimanipulasi
demi kepentingan penguasa. Pancasila pun diperalat demi legitimasi kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR No.
II/MPR/1978, tentang
P4
yang dalam kenyataannya sebagai media untuk propaganda kekuasaan orde
baru (Andriani Purwastuti,
2002:45).
Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada
presiden, walaupun sesungguhnya UUD
1945 memang memberi wewenang
yang
amat besar pada lembaga kepresidenan. Presiden
hanyalah mandataris MPR serta dalam
menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam
kenyataan di lapangan posisi
legislatif berada di bawah presiden. Seperti tampak dalam
UU Tentang Susunan dan Kedudukan
MPR,
DPR dan DPRD, UU Tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
serta UU
Tentang Pemilihan Umum, posisi presiden terlihat sangat
dominan. Dengan paket UU politik tersebut
praktis secara politis kekuasaan legislatif berada
dibawah presiden. Selanjutnya
hak
asasi
rakyat
juga
sangat dibatasi serta dikekang
demi kekuasaan, sehingga amanat pasal 28 UUD 1945 jauh dari
kenyataan. Akibat kekuasaan
yang nyaris tanpa
kontrol tersebut
akhirnya
penguasa orde
baru cenderung melakukan penyimpangan hampir di semua sendi
kehidupan bernegara.
Korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN)
merajalela
dan membudaya, pertumbuhan ekonomi
hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar
negeri menjadi
menggunung. Akhirnya, badai krisis ekonomi
menjalar menjadi krisis multi dimensi. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala
bidang. Akhirnya, runtuhlah orde baru bersamaan mundurnya Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai dengan jiwa, semangat, dan ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena presiden begitu dominan baik dalam
suprastruktur maupun dalam
infrastuktur politik. Akibatnya, banyak terjadi manipulasi politik dan
KKN
menjadi membudaya, sehingga
negara
Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.
ARTIKEL LAINNYA
