Dasar Pemikiran
Diadakannya Pemilu
Negara Republik
Indonesia adalah
negara
kesatuan
yang
berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip
ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, perlu dibentuk lembaga-
lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat
yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan
(keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan
sistem pemerintahan
negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang
dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintahan negara yang
memancarkan kedaulatan rakyatlah yang
memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah.
Pemerintahan yang
dibentuk melalui suatu
pemilihan umum
akan memiliki ligitimasi yang kuat.
Tujuan Pemilihan Umum
Untuk mewujudkan tata kehidupan negara
sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum.
Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga
permusyawaratan
/perwakilan rakyat,
membentuk pemerintahan,
melanjutkan perjuangan mengisi
kemerdekaan, dan mempertahankan
keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemilihan
umum
yang
demokatis
merupakan sarana
untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai
tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
Asas Pemilihan Umum
Pemilihan umum diselenggarakan secara
demokratis dan transparan,
berdasarkan asas
jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Asas itu didasarkan
pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia
Nomor XIV/MPR
1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyaaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor
III/MPR/1988 tentang pemilihan umum. Masing-masing asas itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai
politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau
pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara
tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
b. Adil
Dalam penyelenggaraan
pemilihan umum, setiap pemilih dan partai
politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
c. Langsung
Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.
d. Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan
minimal dalam
usia, yaitu sudah
berumur 17 (tujuh
belas) tahun
atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang
sudah berumur 21 (duapuluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat
umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh
bagi semua warga negara yang
telah memenuhi persyaratan tertentu
tanpa
diskriminasi (pengecualian) berdasar
acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status
sosial.
e. Bebas
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga
dapat memilih sesuai dengan
kehendak hati nurani
dan
kepentingannya.
f. Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan
jalan
apapun.pemilih memberikan sarannya
pada surat suara
dengan tidak dapat
diketahui oleh orang
lain
kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak
berlaku lagi bagi pemilih yang
telah keluar dari tempat pemungutan suara
dan secara suka rela bersedia
mengungkapkan pilihannya
kepada
pihak mana pun
ARTIKEL LAINNYA
