Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus didasari oleh
pemahaman tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia
adalah sesuatu yang
melekat pada
diri seseorang
sebagai ciptaan
Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan
hak dasar yang melekat
secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang
universal dan
abadi.
Oleh karena itu, hak
asasi manusia harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak
boleh dikurangi dan
dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia
perlu mendapat jaminan
atas perlindungannya oleh negara melalui
pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara
sesuai dengan
pasal 1 ayat (1) UU
No. 39/1999
tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap
orang
wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak
asasi manusia.
a. Hak Warga
negara Menurut UUD 1945
Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara yang meliputi lebih
kurang 25 hak sebagai berikut.
(1) Hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
(2) Berhak berserikat,
berkumpul serta mengeluarkan pikiran
(3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
(4) Berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan.
(5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
perlindungan kekerasan dan
diskriminasi.
(6) Setiap
orang
berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan
kebutuhan
dasarnya.
(7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
(8) Setiap orang berhak
memajukan
dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya.
(9) Setiap
orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta
perlakuan yang
sama di depan hukum.
(10) Setiap orang berhak
untuk
bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam
hubungan kerja.
(11) Setiap
warga
negara
berhak memperoleh
kesempatan
yang
sama dalam
pemerintahan.
(12) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.
(13) Setiap orang bebas
memeluk
agama dan
beribadah
menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya serta berhak
kembali.
(14) Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini
kepercayaan,
menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(15) Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan
mengeluarkan pendapat.
(16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.
(17) Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
(18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlaskuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan
berhak memperoleh suaka politik negara lain.
(19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
(20) Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna
mencapai guna
mencapai persamaan dan keadilan.
(21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
(22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang
oleh siapapun.
(23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum
yang berlaku surut adalah
hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.
(24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.
(25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
b. Kewajiban Warga negara Menurut UUD 1945
Menurut UUD
1945, setiap warga
negara
Indonesia memiliki kewajiban
untuk (i)
menjunjung hukum
dan
pemerintah,
(ii)
ikut serta
dalam upaya
pembelaan negara,
(iii) ikut serta dalam pembelaan negara, (iv) menghormati hak asasi manusia orang lain, (v) tunduk kepada
pembatasan yang
ditetapkan dengan
undang-undang untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang
lain, (vi) ikut
serta
dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara, serta (vii) mengikuti
pendidikan dasar.
5. Tugas dan Tanggung Jawab negara
Dalam rangka
terpeliharanya
hak
dan
kewajiban warga
negara,
negara
memiliki
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
:
(1) Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
memeluk agamanya.
(2) Negara atau
pemerintah
wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
(3) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional.
(4) Negara
memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 %
dari anggaran belanja negara
dan belanja daerah.
(5) Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
(6) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(7) Negara
menghormati
dan
memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
(8) Negara
menguasai cabang-cabang
produksi
terpenting bagi negara
dan menguasai hidup orang banyak.
(9) Negara
menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
(10) Negara
berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
(11) Negara
mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat
dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
(12) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
ARTIKEL LAINNYA
