Fungsi negara
dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. Negara
sebagai
organisasi
kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas
tertentu. Beberapa ahli merumuskan fungsi negara
dalam sudut pandang yang berbeda. John Locke, membedakan fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu: Fungsi legislatif (membuat
peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif
(mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai). Montesquieu juga
mengemukakan tiga fungsi negara,
yang populer dengan nama Trias Politica,
yaitu: fungsi legislatif (yaitu
membuat undang-undang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan
fungsi yudikatif (untuk
mengawasi agar semua
peraturan
ditaati atau
fungsi
mengadili).
Di sisi lain, dikenal pula
ajaran Catur Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan ajaran Dwi Praja (dichotomy) yang
dikemukakan oleh Goodnow.
Ajaran Catur Praja menyatakan bahwa fungsi
negara dibagi menjadi empat, yaitu fungsi regeling (membuat
peraturan),
fungsi
bestuur (menyelenggarakan pemerintahan), fungsi rechtspraak
(fungsi mengadili) dan
fungsi politie (fungsi ketertiban dan
keamanan). Sedangkan ajaran Dwi
Praja
membagi fungsi negara
menjadi dua bagian, yaitu: 1) policy making (kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu,
untuk seluruh masyarakat); dan 2) policy
executing (kebijaksanaan yang harus
dilaksanakan untuk tercapainya policy making).
Menurut Miriam Budiarjdjo, pada dasarnya fungsi pokok negara terbagi
menjadi empat bagian, yaitu:
a)Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama
dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam
masyarakat. Dalam fungsinya
ini, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
b)Mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini
dijalankan dengan melaksanakan pembangunan
di segala bidang.
c)Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari
luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat
pertahanan.
d)Menegakkan keadilan.
Hal ini
dilaksanakan melalui
badan-badan pengadilan.
Dari beberapa
pendapat di atas, dapat dikemukakan fungsi negara sebagai
berikut:
a)Pertahanan dan keamanan: negara
melindungi rakyat, wilayah dan
pemerintahan
dari
ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.
b)Pengaturan dan
ketertiban: membuat
undang-undang, peraturan
pemerintah.
c)Kesejahteraan dan
kemakmuran: mengeksplorasi
sumber daya alam
(SDA) dan dumber
daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan dan kemakmuran.
d)Keadilan menurut
hak
dan
kewajiban: menciptakan
dan menegakan hukum dengan tegas
dan tanpa pilih kasih.
Keseluruhan fungsi negara tersebut, diselenggarakan oleh negara untuk mencapai tujuan
negara. Menurut Roger H Soltou, tujuan
negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya
sebebas mungkin. Menurut Plato, tujuan negara adalah
memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Thomas Aquino dan Agustinus berpendapat bahwa tujuan negara
adalah untuk mencapai
penghidupan
dan kehidupan aman dan tenteram dengan
taat kepada dan
di bawah pimpinan
Tuhan.
Dalam hal ini, Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah
berdasarkan kekuasaan Tuhan. Sedangkan Harold J. Laski, mengemukakan bahwa
tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana
rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan
secara maksimal.
ARTIKEL LAINNYA
