Berkaitan
dengan
pemberian
bantuan hukum, ada
beberapa
peraturan
yang mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut.
(1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Di
dalam UU
tersebut diatur suatu
ketentuan
mengenai bantuan hukum.
Dalam
ketentuan
tersebut diatur secara tegas adanya suatu
jaminan bagi seseorang
untuk
memperoleh
bantuan hukum dalam
setiap tingkat
pemeriksaan perkara
pidana. Beberapa pasal yang
secara khusus mengatur bantuan hukum adalah
Pasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak
memperoleh
bantuan
hukum,
Pasal 36 yang
menyatakan bahwa
dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak
menghubungi
dan meminta bantuan penasihat hukum,
Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal
36 di atas penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara
dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan, serta
Pasal 38 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan
dalam pasal 35, 36,
dan 37 tersebut diatur
lebih lanjut dengan Undang-undang.
(2) Pernyataan
bersama
Ketua Mahkamah
Agung,
Menteri Kehakimam, Jaksa Agung, Wakil Pangab, Pangkokamtib, Kepala Staf Kopkamtib, dan Kapolri pada tanggal 10
November 1978. Salah satu isi pernyataan bersama tersebut adalah bahwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan
hubungan dengan keluarga atau
penasihat hukum.
(3) Instruksi
Pangkopkamtib tanggal
27
November 1978
No. Ins.
03/Kopkam/XI/178 tentang
pedoman
sementara untuk melaksanakan bersama sebagai pokok-pokok
petunjuk berkenaan dengan bantuan hukum. Dalam
instruksi ini disebutkan bahwa
bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan pendahuluan
maka seorang tersangka
terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat
memperoleh
bantuan
hukum dan mengadakan hubungan dengan
keluarga atau penasihat hukum.
(4) Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. UM. 0908 tahun 1980. Dalam pasal 1 disebutkan tentang pemberian bantuan
hukum sebagai berikut.
· Pemberian
bantuan
hukum dalam
pasal
ini
diselenggarakan melalui
badan
peradilan
umum.
· Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang kurang mampu dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih,
seumur hidup atau pidana mati atau yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tetapi
perkara tersebut menarik
perhatian masyarakat.
