1. Inggris
1)
Kepala negara dipegang oleh Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat.
2)
Peranan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara lebih banyak bersifat
konvensi (peraturan tidak
tertulis).
3)
Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana
Menteri
yang
memimpin menteri atau sering disebut Cabinet Government (pemerintahan kabinet). Perdana
menteri mempunyai kekuasaan cukup besar, antara lain: (a) memimpin kabinet
yang anggotanya telah dipilihnya sendiri; (b) membimbing Majelis Rendah;
(c)
menjadi penghubung
dengan
Ratu; (d) memimpin partai mayoritas.
4)
Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislative harus segera meletakkan jabatan.
5)
Perdana Menteri
sewaktu-waktu
dapat mengadakan pemilihan
umum sebelum masa jabatan Parlemen
yang lamanya
lima tahun
berakhir.
6) Hanya ada dua partai
besar (Partai konservatif dan Partai Buruh), sehingga partai yang memenangkan pemilu di beri hak
untuk memerintah,
partai yang
kalah
sebagai oposisi.
2.
Prancis
1)
Kedudukan presiden kuat, karena
dipilih langung
oleh rakyat.
2)
Kepala negara dipegang Presiden
dengan masa jabatan
selama tujuh
tahun.
3) Presiden
diberi wewenang untuk
bertindak pada masa
darurat dalam menyelesaikan krisis.
4) Jika terjadi
pertentangan
antara kabinet
dengan legislative,
presiden
boleh membubarkan legislative.
5) Jika ada suatu UU yang telah disetujui legislative, namun tidak disetujui presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakyat melalui referendum atau diminta pertimbangan
dari
Majelis Konstitusional.
6) Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislative, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota
badan itu.
7) Sistem pemerintahan
Prancis ini sebenarnya bukan parlementer murni.
Tetapi pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan memang menunjukkan
ciri parlementer.
3.
India
1)
Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-
menteri yang dipimpin oleh seorang perdana
menteri.
2)
Presiden
dipilih untuk masa jabatan
lima tahun
oleh anggota-anggota badan legislative baik di pusat maupun
di negara-negara bagian.
3)
Penyelenggaraan pemerintahannya
sangat
mirip dengan
Inggris dengan
model Cabinet Government.
4)
Pemerintah dapat
menyatakan
keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan
kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha
pembangunan.
