Pendidikan Demokrasi untuk Mewujudkan Civil Society

Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan "budaya demokrasi baru " dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena  itu  demokrasi  tidak  hanya  merujuk  pada  kondisi  realitas  tatanan  atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi- inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat  sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 24: 6).

Menurut   Sosolog   Universitas   Erlangga,   Hotman   M   Siahaan   kultur demokrasi bagi bangsa Indonesia belum terbangun sehingga pemerintah harus berani   mengambil   trobosan   melalui   pendidikan   demokrasi.   Hal   ini   dapat dibuktikan dengan maraknya aksi buruh atau protes mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan fisik. Sikap dialogis yang diharapkan antara pemerintah dan rakyat belum terjadi. Kekeliruaan dalam proses pembangunan demokrasi memunculkan anomali yang kemudian bermuara pada amuk masa.

Diskursus demokrasi tidak muncul, pada hal semestinya demokrasi menciptakan konsensus dialog antara pemerintah dan rakyat. Namun wacana itu tidak muncul meskipun pemerintah telah berusaha mewujudkannya. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kasus bantuan korban gempa yang tak kunjung terealisir. Lemahnya lembaga institusional turut memunculkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah  harus membuka ruang dialog antara  pengusaha  dan rakyat  seperti  kasus  Lapindo Brantas,  pemerintah harus memfasilitasi  kepentingan  rakyat  dan  berani  mengorbankan  prosedur konvensional dalam membuat kebijakan yang populis dengan segera dan radikal. Pemerintah harus berani bersikap tegas dan cepat untuk menyelematkan krisis ekonomi serta membangun kebijakan yang komperhensif demi kepentingan pengembangan demokrasi di Indonesia (Kompas, 3 Maret 2006).

Dengan lain perkataan bahwa sistem demokrasi yang  sudah ada belum sempurna  sehingga  diperlukan  perbaikan-perbaikan  melalui  pendidikan demokrasi   sebagai   suatu   rekayasa   sosial   dengan   tujuan   agar   masyarakat mempunyai pemahaman yang baru, kesadaran, sikap dan penghayatan nilai-nilai demokrasi untuk menuju kesempurnaan sebagai mana yang diidealkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Kebijakan pemerintah tidak demokratis yang berorientasi pada kepentingan penguasa sudah tentu berdampak pada gejala terjadinya konflik, ketidak jujuran, rendahnya budaya malu, KKN, bahkan pada nasionalisme yang rendah. Kebijakan demokrasi harus memiliki nilai manfaat, keadilan dan kebebasan, kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu rekayasa sosial dalam bentuk kebijakan dalam  membentuk watak bangsa melalui pendidikan demokrasi. Dalam usaha untuk mewujudkannya diperlukan pemikiran yang matang dan melibatkan stake holders dan berdasarkan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan demokratis dengan menggunakan medel kebijakan partisipatif yang realisasinya melalui pendidikan demokratis untuk mewujudkan Masyarakat Sipil Indonesia  (Sudiyono, 2005: 1).

Pengembangan budaya demokrasi tidaklah menghilangkan nilai-nilai demokrasi yang sudah ada sebagaimana dalam musyawarah untuk menemukan mufakat dan telah mengakar dalam masyarakat, namun kultur demokrasi diharapakan terus dikembangkan agar menghasilkan sistem demokrasi yang lebih ideal.

Usaha-usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan pendidikan demokrasi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat melahirkan budaya demokrasi yang semakin dinamis dan mendapatkan porsi perhatian  lebih  besar.  Oleh  karena  pada  masa  rajim  Sukarno,  Suharto  tidak memberi tempat dan kesempatan untuk lahirnya kultur demokrasi melalui inovasi- inovasi pengembangan demokrasi sehingga melahirkan sikap apatis. Kehidupan demokrasi ke depan harus dapat dirancang atau direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan budaya demokrasi yang ideal melalui pendidikan demokrasi.

ARTIKEL LAINNYA