Dasar hukum sistem pemerintahan pada periode itu adalah UUD 1945,
tetapi belum dapat
dijalankan
secara murni dan konsekuen karena
bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun UUD
1945 telah diberlakukan, yang dapat dibentuk baru
presiden, wakil presiden, serta
menteri,
dan para gubernur
sebagai perpanjangan
tangan pemerintah
pusat.
Aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden
dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Jadi, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR
RI
belum dimanfaatkan
kerena pemilihan umum belum diselenggarakan.
Lembaga-lembaga tinggi
negara
lain
yang disebutkan
dalam UUD 1945
belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat tersebut di atas.
Jadi sebelum MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan
oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja waktu itu aparat pemerintah penuh dengan jiwa pengabdian.
Pada 5 Oktober
1945
dikeluarkan maklumat
pemerintah yang
menyatakan
berdirinya Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai pimpinan TKR ditunjuk
Supriyadi, yaitu seorang tokoh tentara Pembela Tanah air. Karena Supriyadi gugur dalam
pertempuran melawan Jepang di Blitar, diadakan musyawarah TKR yang
dihadiri oleh para Panglima Divisi dan Residen yang pada akhirnya terpilihlah
Soedirman menjadi Panglima Besar. Beliau dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Desember 1945 dan pada tanggal
3 Juni 1947,
TKR
resmi menjadi TNI.
Dalam Konggres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 16 Oktober 1945 di Malang, Wakil
Presiden Mohammad
Hatta
mengeluarkan apa
yang
disebut Maklumat X (baca eks). Sejak keluarnya maklumat
ini KNIP diberi wewenang
untuk turut
membuat UU
dan menetapkan GBHN. Jadi, KNIP
memegang sebagaian kekuasaan MPR, di samping memiliki juga kekuasaan atas DPA dan
DPR. Selanjutnya dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah tanggal 14 November
1945, yakni dilaksanakan Sistem
Pemerintahan Parlementer dan dibentuk kabinet parlementer
pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai perdana
menteri. Kabinet
bertanggung
jawab pada KNIP sebagai pengganti
MPR/DPR. Sejak saat itulah, sistem
presidensial beralih menjadi sistem parlementer walaupun tidak dikenal dalam UUD
1945. Selama system ini berjalan, sampai
dengan 27
Desember 1949, UUD 1945 tidak mengalami perubahan secara
tekstual. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat
bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan
ini melanggar UUD 1945.
Pada tanggal 3
November
1945,
dikeluarkan maklumat
pemerintah tentang keinginan untuk membentuk partai- partai politik,
sehingga berlakulah sistem multi partai.
ARTIKEL LAINNYA
