Apakah kapitalisme sesuai
untuk diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu
merujuk pada UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945 sudah diamandemen empat kali,
namun 3 butir pertama pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk,
yaitu (i) perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan,
(ii) cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara, dan
(iii) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam penjelasannya
dipertegas dengan kalimat yang antara lain berbunyi: ―Hanya perusahaan yang
tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang
seorang". Jadi UUD 1945 mengenal pembedaan antara barang yang menguasai
hajat hidup orang banyak, dan yang tidak. UUD 1945 juga mengenal perbedaan
antara barang yang merupakan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya", dan yang tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang
menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Di dalam pasal tersebut, kata ―dikuasai dapat berarti dimiliki atau
dieksploitasi oleh negara sendiri. Pemahaman lain menyatakan bahwa ―dikuasai dapat
diartikan sebagai ―diatur . Maka
dengan kata ―penguasaan yang
ditafsirkan secara operasional menjadi ―diatur , setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, ―barang dan cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak , dan ―bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya boleh menjadi milik orang seorang, atau
eksploitasinya dikuasakan kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang
perorang.
Seperti yang kita saksikan
saat ini perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalan
tol, telekomunkasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangan dan
sebagainya. Adapun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, kita saksikan
adanya kayu, emas,
dan pulau-pulau yang pengelolaannya atau pemilikannya di
tangan swasta. Bahwa kata ―dikuasaitidak mesti berarti ―dimiliki, melainkan bisa dijabarkan secara operasional sebagai diatur, maka pengelolaan atau
pemilikan swasta tersebut masuk akal. Apakah pengaturannya in concreto itu
lebih dekat dengan semangat UUD 1945 atau sangat jauh, itu yang bisa kita
perdebatkan. Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan
bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Di negara-negara lain yang sangat dan
teramat kapitalis, kapital
memang selalu dibuat
berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen
distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan
dan masih banyak lagi perangkat, peraturan, lembaga dan
sebagainya, yang membuat
kapital berfungsi sosial.
Fungsi sosial tidak mengurangi
kenyataan bahwa ekonomi kita adalah atas dasar kapitalisme. Hak
milik perorangan diakui
dan pemanfaatannya tidak
boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya potensi, inisiatif, dan daya
kreasi setiap warga negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang
tidak merugikan kepentingan umum.
