Republik
Indonesia
Serikat
merupakan hasil keputusan
Konferensi
Meja Bundar (KMB) tahun 1949.
Akibatnya, pengaturan
tentang kewarganegaraan belum
sempat diundangkan. Untuk mengatasinya,
digunakan pasal 194 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang dinyatakan bahwa mereka
yang sudah warga
negara Indonesia Serikat ialah mereka
yang mempunyai
kewarganegaraan
menurut persetujuan penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada
pemulihan kedaulatan. Dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
Undang-Undang yang mengatur Kekaulanegaraan Belanda dalam
Undang- Undang Nomor 3 tahun 1946 tidak berlaku lagi. Akibatnya, bagi keturanan Cina
dan Arab yang tinggal di
dalam wilayah Republik Indonesia, apabila
dalam waktu dua tahun sesudah tangal 27 Desember 1949 tidak menolak
kewarganegaraan
Republik Indonesia, mereka dianggap warga
negara Indonesia. Demikian pula orang Belanda
yang
dilahirkan
di wilayah
Republik Indonesia dan bertempat tinggal
di wilayah Indonesia selama enam
bulan dan dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga
negara Republik Indonesia,
yang bersangkutan dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang- orang kaulanegara bukan orang Belanda yang
lahir
di Indonesia yang dalam
waktu dua tahun sesudah tanggal 27
Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi
warga negara Republik Indonesia.
