Sehubungan dengan hak
bela negara, sesuai dengan
UUD
1945 setelah
Amandemen,
perlu
diperhatikan
ketentuan
yang
tercantum
di
dalam
beberapa pasal berikut
ini.
Pasal 27 Ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
Pasal 30 Ayat 1
: Tiap-tiap
warga
negara berhak
dan
wajib
ikut serta
dalam
usaha
pertahanan dan keamanan
negara.
Pasal 30 Ayat 2
: Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem
Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara), dan Polri sebagai
kekuatan utama serta
rakyat sebagai
kekuatan pendukung.
Pasal 30 Ayat 3
: TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara sebagai alat
negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
Pasal 30 Ayat 4 : Polri sebagai alat negara yang
menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat serta
menegakkan hukum.
Pasal 30 Ayat 5 : Susunan dan
kedudukan TNI,
Kepolisian negara Republik
Indonesia,
hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikut sertaan warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang
terkait dengan pertahanan dan
keamanan negara
diatur dengan undang-undang.
ARTIKEL LAINNYA
